Peristiwa APRA

Penyerahan Kedaulatan
Bandung, 27 Desember 1949, hari yang bersejarah karena setelah 4 tahun 4 bulan Indonesia merdeka, pada hari itu secara formal dilaksanakan penyerahan kedaulatan dari fihak Belanda, yang mengukuhkan kedudukan Indonesia sebagai negara berdaulat di dunia internasional. Pada saat di Jakarta melakukan penandatanganan protokol penyerahan kedaulatan oleh wakil pemrintah Belanda, Dr. A.H.J. Lovink, dan Sultan Hamangku Buwono IX mewakili Indonesia, disusul dengan penurunan bendera Belanda untuk selamanya, serta pengibaran Sang Merah Putih di depan Istana Merdeka, suasana Bandung biasa-biasa saja. Ada pidato sambutan dari Wali Negara Pasundan, R.A.A Wiranatakusumah dan perwakilan dari fihak Belanda, Dr. R. W. van Diffelen. Upacara bendera di kalangan militer disaksikan oleh komandan Divisi “7 December” tentara Belanda, Mayor Jenderal E. Engles, dan Kolonel Sadikin, Panglima T.T. 3 Siliwangi, beserta staf masing-masing. Tidak lama kemudian kesatuan-kesatuan TNI yang waktu itu status resminya TRIS (Tentara Republik Indonesia Serikat), memasuki kota, disambut hangat oleh khalayak ramai. Tentara Belanda dikonsinyir di tangsi masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kemungkinan terjadinya insiden selalu ada.

Serangan APRA dan Akibatnya
Insiden memang terjadi, tetapi tidak pada saat penyerahan kedaulatan, melainkan pada tanggal 23 Januari 1950, tidak sampai sebulan kemudian. gerombolan bersenjata yang menamakan dirinya Angkatan Perang Ratu Adil, disingkat APRA, memasuki Bandung dari arah barat. Sepanjang jalan yang dilauinya mereka menembak siapa saja yang dianggap anggota TNI, tanpa ampun. Korban tewas tercatat 93 orang angota TNI. Termasuk Letkol. Lembong, dan 6 orang anggota masyarakat. Sungguh hari yang kelabu. Namun anehnya, masyarakat awam seolah-olah tidak menyadarinya. Kegiatan di pusat kota berjalan seperti biasanya. Ibu-ibu belanja ke pasar-pasar, sekolah-sekolah umumnya tidak terganggu dalam kegiatannya belajar mengajar.

Bagaiman duduk perkara sebenarnya, latar belakangnya, pemeran-pemeran utamanya, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa ini, tentu hanya diketahui oleh yang berwajib waktu itu. Masyarakat awam hanya mengetahui bahwa pimpinan APRA adalah kapten Westerling, yang sudah terkenal dalam peristiwa pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada akhir tahun 1946 sampai bulan-bulan awal 1947. Adalah suatu kenyataan Kapten Westerling sendiri, sebagai biang keladi peristiwa APRA, dapat kabur menyelamatkan diri ke Negeri Belanda, tanah airnya. Dengan sendirinya dugaan kuat bahwa pimpinan tentara Belanda melindungi bahkan membantunya, sehingga Westerling nampaknya dengan mudah keluar dari Indonesia, padahal semua jalan ke luar waktu itu dijaga ketat.

Tidak demikian halnya bagi mereka yang terindikasi kuat, apalagi membantu gerakan Westerling. Sehari setelah kejadian, di Bandung dan di tempat-tempat lain sudah mulai diadakan penangkapan-penangkapan. Tidak terkecuali, dua orang tokoh juga ditangkap, yaitu perdana menteri negara Pasundan, Anwar Tj okroaminoto, dan pimpinan PSII (Partai Sariokat Islam Indonesia), Arudji Kartawinata. Pada tanggal 27 Januari, pemerintah negara Pasundan mengeluarkan pernyataan resmi mengecam kejadian tanggal 23, tetapi itu tidak menghalangi parlemen Negara Pasundan untuk mengambil langkah-langkah yang akhirnya memaksa pemerintah mundur. Selanjutnya tanggal 30 Januari, Wali Negara R.A.A Wiranatakusumah meletakkan jabatan. Pada hari iitu parlemen secara aklamasi mengajukan mosi untuk menyerahkan semua wewenang kepada pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat), dan akhirnya melalui masa transisi singkat, Negara Bagian Pasundan pada tanggal 8 Maret 1950 melebur diri masuk Negara Kesatuan R.I

Negara Bagian Pasundan sejak pembentukannya memang rentan perpecahan. Pemerintahnya pun tidak ada yang bertahan lama. Yang pertama Mei 1948 – Januari 1949 dipimpin Perdana Menteri R. Adil Poeradiredja, Februari 1949 – Juli 1949 dipimpin Perdana Menteri Mr. Djumhana Wiriaatmadja, yang ketiga dan terakhir, Juli 1949 – Februari 1950, dipimpin Perdana Menteri Anwar Tjokroaminoto. Di kalangan pendukungnya, bahkan juga intern pemerintahannya, tidak ada kesatuan pandang tentang halauan apa yang akan ditempuh setelah penyerahan kedaulatan. Menjelang akhir 1949, semakin nampak adanya dilema, apakah akan bergabung dengan R.I. yang memang jelas-jelas memenangkan revolusi menumbangkan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, atau dengan segala daya mempertahankan berdirinya negara sendiri. Penyelesaian dilema ini sebetulnya sudah dapat diramalkan, yaitu sesuai halauan pertama, bergabung dengan R.I. Yang diluar dugaan adalah cepatnya penyelesaian, kurang dari 3 bulan setelah penyerahan kedaulatan, karena peristiwa APRA di Bandung.

Latar Belakang
Sekarang, lebih dari 5 dasawarsa setelah terjadinya peristiwa, yang tidak akan pernah dilupakan warga Bandung generasi tua, mungkin sudah dapat diungkap hal-hal yang memberikan gambaran lebih jelas tentang duduk perkara sebenarnya, atau sedikitnya mendekati keadaan sebenarnya. Westerling sendiri sudah meninggal, demikian juga para pemeran lainnya, mungkin semua sudah tiada. Mereka adalah pemain-pemain dalam suatu drama, dengan latar belakang situasi politik Indonesia akhir tahun 1949 sampai bulan-bulan awal tahun 1950. Ketika itu seluruh dunia sudah mengakui Indonesia merdeka dan berdaulat. Tetapi keadaan dalam negeri masih jauh dari stabil. Sesuai persetujuan yang dicapai pada Konferensi Meja Bundar (23 Agustus – 2 Nopember 1949), Indonesia waktu itu masih berbentuk negara federal, dengan sebutan Republik Indonesia Serikat, disingkat R.I.S. Negara Pasundan adalah negara bagian, didirikan 16 Februari 1948, dengan wilayah meliputi Jawa Barat waktu itu, dikurangi Banten yang masih termasuk wilayah R.I.

Sebelumnya pernah diproklamirkan negara Pasundan juga, oleh R.A.A Soeriakartalegawa, yaitu pada tanggal 4 Mei 1947. Tetapi Negara Pasundan yang ini tidak pernah berkembang dan akhirnya mati dengan sendirinya.

Negara federal RIS adalah hasil kompromi antara Republik Indonesia dengan fihak Belanda. Untuk Indonesia, RIS merupakan sasaran antara, oleh karena itu kompromi ini diterima, dengan pertimbangan utama tercapainya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia internasional. Untuk fihak Belanda pertimbangannya tentu menyelamatkan apa yang masih dapat diselamatkan dari kepentingan-kepentingannya di Indonesia. Tentu saja kompromi ini tidak memuaskan semua fihak. Bahkan golongan yang mendukung federal pun tidak puas, antara lain merasa bahwa pemerintah RIS didominasi oleh tokoh-tokoh Republik Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Hamangku Buwono IX. Demikian juga tentara RIS intinya adalah TNI.

Pembentukan negara federal yang akhirnya berwujud RIS dimulai dengan mengadakan konferensi di Malino tanggal 16-22 Juli 1946 atas prakarsa Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, penguasa Belanda diwaktu itu. Negara dimaksud akan terdiri dari negara-negara bagian mulai dari Kalimantan dan Indonesia Timur. Selanjutnya pada tanggal 24 desember 1946, di Denpasar diresmikan berdirinya negara Indonesia Timur. RI baru terlibat dalam proses pembentukan negara federal pada waktu perundingan Linggajati. Persetujuan sementara Linggajati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, mengandung ketentuan bahwa RI dan Belanda akan bekerjasama dalam pembentukan negara federal RIS. Pelantikan pemerintah sementara negara federal dilakukan secara sepihak oleh Belanda di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1948. Waktu itu antara RI dan Belanda berlaku keadaan perang sebagai akibat dari agresi militer Belanda tanggal 25 Juli – 5 Agustus 1947. Baru pada tanggal 17 Januari 1948 ditandatangani persetujuan untuk mengahiri keadaan perang dan kedua belah fihak mulai berunding, kali ini di atas kapal perang Amerika, USS Renvile. Berdasarkan persetujuan Renvile Belanda membentuk negara-negar bagian di wilayah yang dikuasainya. Salah satunya adalah negara bagian Pasundan, didirikan pada tanggal 16 Februari 1948.

Tanggal 21 Desember 1948 – 5 Januari 1949, Belanda melancarkan lagi agresi militer terhadap RI. Tetapi dengan tindakan itu posisi politiknya tidak menjadi lebih baik, dan tanggal 7 Mei 1949, terpaksa kembali ke meja perundingan dengan RI. Hasilnya adalah persetujuan Roem – van Royen, yang meratakan jalan untuk Konferensi Meja Bundar (KMB), dengan agenda penyerahan kedaulatan. KMB diselenggarakan tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag, menghasilkan persetujuan untuk penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Penyerahan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan demikian lahirnya negara federal di bumi Indonesia, yang ternyata kemudian tidak tahan lama.

Akhir Peristiwa APRA dan Dampak Politiknya
Dalam hitungan bulan saja setelah penyerahan kedaulatan, Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan. Bubarnya negara-negara bagian disebabkan tekanan-tekanan pendukung RI di masing-masing negara bagian. Proses dipercepat oleh faktor lain, seperti peristiwa APRA yang digerakkan oleh Westerling. Kronologi peristiwanya adalah sebagi berikut:

1. Pada tanggal 5 Januari 1950 Westerling mengirim ultimatum kepada pemerintah RIS di Jakarta, dengan perantaraan pemerintah negara Pasundan. Terutama adalah pengakuan pemerintah kepada APRA sebagai angkatan bersenjata negara Pasundan, paling lambat tanggal 12 Januari 1950. Ultimatum ini disampaikan oleh Letnan KNIL H.D. Rijhiner kepada Kepala Negara Pasundan. Selanjutnya diteruskan kepada pemerintah RIS di Jakarta. Perdana Menteri Hatta menghubungi perwakilan pemerintah Belanda, H.M. Hizschfeld.
2. Perdana Menteri Pasundan, Anwar Tjokroaminoto, disetai seorang menteri pada tanggal 14 Januari 1950, berangkat ke Jakarta untuk berunding dengan pemerintah RIS. Setibanya di Jakarta ditahan.
3. Dalam waktu 48 jam, terbentuk pemerintahan federal interim, dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.
4. Rencana coup mengambil alih pemerintahan RIS:
a. Gerakan coup dimulai tanggal 25 Januari 1950.
b. Operasi Militer bersamaan di Bandung dari Jakarta. Rencana ini dikirim perkurir ke Jalan Kramat 20 Jakarta, contact address Westerling pada tanggal 22 januari 1950. Dokumen ini jatuh ke tangan TNI.
5. Operasi terpaksa diajukan pada tanggal 23 Januari 1950, hari Senin. Dengan demikian koordinasi dengan pasukan D.I dan Bambu Runcing, menjadi kacau, sehingga pada waktunya tidak ada dukungan dari kedua pasukan itu

Serangan APRA di Bandung dipimpin oleh mantan Inspektur Polisi Van der Meulen. Westerling sendiri waktu itu ada di Jakarta, untuk mengambil operasi pengambilalihan kekuasaan di pusat pemerintahan RIS. Operasi ini tidak terlaksana karena tiadanya dukungan senjata dan pasukan, yang sebelumnya dilakukan oleh fihak-fihak tertentu. Dengan demikian gerakan di Bandung pun, menjadi tidak ada artinya, dan secara keseluruhan gerakan APRA Westerling gagal total. Tujuannya semula adalah mengambil alih kekuasaan pemerintah RIS waktu itu yang didominasi oleh tokoh-tokoh RI, sebagai upaya untuk mempertahankan negara federal. Tetapi dengan kegagalan Westerling di Jakarta, yang terjadi adalah justru sebaliknya, percepatan runtuhnya negara federal, dan kembalinya negara kesatuan RI sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan demikian jatuhnya korban serangan APRA di Bandung akhirnya tidak sia-sia. Tulisan ini juga dimaksudkan untuk mengenang pengorbanan mereka. (Bandung, 23 Januari 2007. Disusun oleh Yuhanda Npv. 090.027.773)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s